Just another WordPress.com weblog

Hukum dalam Fikih Islam

بسم الله الرحمن الرحيم

 

AL-HUKMU

(Telisik Singkat Akar Hukum Fiqih Dalam Islam)©

Oleh Nurul Hadi Abdi©©

 

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili adalah ulama besar abad 21 ini yang sudah banyak menulis karya-karya keagamaan dalam berbagai disiplin ilmu Islam, terutama yang berkenaan dengan syariat Islam. Sebuah buku fiqih yang cukup populer dan relatif komprehensif dalam 12 jilid ukuran tebal adalah karya beliau yang berjudul: “Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu”, buku ini menjadi rujukan penting umat Islam saat ini. Tak kalah pentingnya dari produk hukum dalam buku fiqih spektakuler tadi, beliau juga menulis buku “Ushul Fiqih” sebagai landasan pijak dan metodologi pengambilan hukum-hukum Islam (istimbath al-ahkam), ini merupakan langkah pengembangan dari karya besar Imam Syafii —bapak ushul fiqih pertama— dalam mengawali kodifikasi sebuah disiplin ilmu yang mandiri dalam kitabnya: “Al-Risalah”. Nah, merupakan kebahagian tersendiri bagi penulis yang saat ini coba angkat satu pembahasan penting ushul fiqih tentang seluk-beluk “Hukum” (AL-HUKMU). Satu pokok bahasan ushul Fiqih ini secara garis besar bertolak dari buku: “Ushul Al-fiqh Al-Islami” karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili (Dar Al-fikr, [juz I, 2004], Libanon, hlm. 37-76).

Sebagai gambaran awal, penulis ingin mendiskripsikan metodologi pembahasan Dr. Wahbah yang dipakai dalam menjelaskan kajian ushul fiqihnya dari pasal ke pasal atau dari satu bab ke bab yang lain. Langkah pertama yang ditempuh beliau untuk mempermudah pembaca, yaitu dengan menampilkan seluruh pokok bahasan secara umum dalam satu Pasal/Bab. Suatu contoh dalam pasal/bab: Hukum (Al-Hukmu) yang menjadi bahasan penulis kali ini. Dalam bab ini, beliau menerangkan bahwa kajian “hukum” meliputi tiga pokok bahasan utama:

  1. pertama, definisi hukum;
  2. kedua, pembagian hukum;
  3. ketiga, macam-macam hukum dalam setiap bagian.

Dari diskripsi singkat ini, pembaca diharapkan langsung mengetahui secara umum pembahasan pada bab tersebut. Sehingga, pembaca sadar dengan sendirinya akan signifikansi masing-masing pokok bahasan dalam satu bab secara komprehensif. Agar pembahasan ini tidak berhenti dalam gambaran umum tadi, beliau kemudian segera membuka pembahasan baru tentang “definisi hukum”.

 

Bagian Pertama; Definisi Hukum:

Secara etemologis, kata: hukum (الحكم) yang berasal dari kosa kata Arab ini adalah pencegahan, larangan (المنع). Sementara para ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum secara termenologis sebagai berikut:

هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع[1]

“Yaitu,   khithâb/pesan Allah Swt. yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf dengan cara “instruktif” atau  “bebas-pilihan” atau “alami/tanpa paksaan”.

Yang dimaksud dengan khithâb/mukhâthabah: adalah arahan pesan yang disampaikan kepada lawan bicara. Dengan demikian, khithâb hanya bisa dirasakan dalam bentuk wacana tapi tidak nampak dalam realita. Kalau lah demikian adanya, maka yang dimaksud dengan khithâb dari definisi tadi adalah praktek/tindakan yang diinginkan dari ungkapan pesan (atsaru al-khithâb) tersebut, bukan pesan itu sendiri yang mempunyai arti firman Allah yang qadîm (kalamullah al-q`âim bi dzâtih). Karena yang menjadi sumber khithâb di sini adalah sumua pesan tuhan (Allah Swt.) baik yang berasal dari-Nya secara langsung, seperti Al-Quran, maupun tidak, seperti Sunnah dan Ijma’. Sunnah juga termasuk khithâb tuhan, karena tidak satupun dari ucapan, tindakan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw. yang bukan berasal dari Allah (QS An Najm [53]: 3-4), demikian juga Ijma’. Karena pengambilan keputusan Ijma’ (kesepakatan semua ulama/umat Islam) tidak mungkin terjadi tanpa berdasarkan pada AlQuran dan Sunnah serta dalil-dalil syariah yang lain. Sedangkan Qiyas, tidak termasuk sumber hukum asli dalam Islam, akan tetapi hanya sebatas penjelas dan pembanding terhadap munculnya produk hukum lain.

Lalu bagaimana hubungan khithâb dengan “perbuatan” orang mukallaf? Yang dimaksud dengan “perbuatan” di sini adalah tindakan yang bersumber dari orang-orang mukallaf baik secara batin, seperti keyakinan, kepercayaan, cinta, benci, niat dan lain-lain, maupun tindakan fisik dan perkataan, semacam sholat, puasa, zakat dan semua jenis ucapan manusia.

Contoh khithâb dalam Al-Quran yang tidak berhubungan dengan orang mukallaf, tapi hubungannya dengan Dzat Yang Mahasuci, seperti: (( شهد الله أنه لا اله الاّ هو)) (Allah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Dia) atau ayat yang berkenaan dengan benda mati, semisal: ((ويوم نسير الجبال)) (Dan hari ketika gunung-gunung itu kami jalankan) atau ayat yang berkenaan dengan diri (dzat) orang mukallaf secara personal; tidak ada hubungannya dengan perbuatannya, seperti: ((منها خلقنكم)) (Darinya Kami ciptakan kamu sekalian). Dan semua contoh yang semisal dengan ayat-ayat di atas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan hukum Islam yang menjadi objek kajian ushul fiqih.

Dalam definisi khithâb di atas, terdapat tiga terma yang berbeda sesuai dengan konsekuensi hukum yang akan dihasilkan nantinya, yaitu:[2]

  1. pesan instruktif (الإقتضاء): instruksi (perintah) dalam ushul fiqh ada dua macam; instruksi untuk berbuat dan instruksi untuk meninggalkan. Perintah (instruksi) untuk melakukan sesuatu yang sifatnya pasti/harus namanya الإيجاب (kewajiban), tapi kalau sifatnya tidak pasti/tidak harus dilakukan, disebut الندب (sunnah). Sedangkan perintah untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya pasti/tidak boleh tidak disebut التحريم (larangan), sementara yang bersifat tidak pasti/tidak harus disebut الكراهة (tidak baik).
  2. pesan “bebas-pilihan” (التخيير): pesan/khithâb ini berposisi sejajar antara keharusan untuk melakukan sesuatu dan keharusan untuk meninggalkannya atau sebaliknya. Nah, perbuatan yang demikian hukumnya bernama: الإباحة (boleh).
  3. pesan “alami/tanpa paksaan” (الوضع): yaitu, pesan Allah Swt. yang berkenaan dengan tindakan melalui سبب (pra-syarat), شرط (syarat), مانع (penghalang), رخصة (kemurahan) dan lainnya. Contoh hukum yang berkenaan dengan pra-syarat (سبب), seperti tergelincirnya matahari hubungannya dengan wajibnya shalat dzuhur. Contoh lain berkenaan dengan syarat (شرط), seperti: wudhu` atas wajibnya shalat, dll.. Intinya, hukum wadh`i adalah ketergantungan sebuah hukum terhadap yang lain.[3]

Apa perbedaan istilah “hukum” dalam kajian ushul fiqh dan fiqih? Penggunaan istilah “hukum” ternyata mempunyai konsekuensi tersendiri dalam masing-masing kajian fiqih dan ushul fiqh. Kalau dalam ushul fiqh, hukum adalah khithâb/pesan tuhan yang bisa bermakna ganda, maka dalam kajian fiqih, istilah hukum mempunyai pengertian sebagai sifat dari produk hukum dalam ushul fiqh. Dengan artian, ada perbedaan antara hukum sebagai sebuah produk ushul fiqh dengan dalil sebagai landasan hukumnya dalam kajian fiqih. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, pesan tuhan (kalamullah) dapat bermakna ganda; dalam satu sisi bisa disebut hukum (sebagai pesan/khithab yang berkenaan dengan perbuatan orang mukallaf), di sisi yang lain pesan tersebut mengandung muatan dalil/landasan dari produk hukumnya.

 

Bagian Kedua; Pembagian Hukum:

Setelah kita tahu definisi hukum dan perbedaan makna dengan hukum dalam terma fiqih di atas, pembagian hukum secara definitif terbagi ke dalam 3 katagori dilihat dari konsekuensi produk hukum yang dihasilkan (baca: pesan instruktif, bebas-pilihan dan alami/tanpa paksaan). Namun demikian, dari ketiga katagori ini dikerucutkan lagi menjadi dua pembagian hukum, yaitu: hukum taklifi dan hukum wadh`i.

 

Hukum Taklifi[4] adalah pesan/khithâb yang mengarah pada instruksi dan atau pilihan terhadap perbuatan orang-orang mukallaf. Hukum ini dinamakan hukum taklifi (hukum yang memaksa), karena hukum-hukum yang termasuk katagori ini adalah hukum-hukum yang terdapat beban berat (masyaqqah), baik pesan instruktif untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu (الإيجاب و الندب والتحريم والكراهة), maupun pesan bebas-pilihan (التخيير/ الإباحة). Pertanyaanya, kenapa hukum “bebas-pilihan” (الإباحة) juga dimasukkan ke dalam hukum taklifi? Padahal hukum ini tidak mengandung unsur masyaqqah (beban berat)? Menanggapi pertanyaan ini, ulama ushul berpandangan, hal ini dimasukkan karena faktor penyelarasan (min bâbi at-taghlîb) belaka. Contoh hukum taklifi yang pertama (instruksi untuk berbuat; baik îjâb atau nadb), seperti perintah shalat, puasa dan lain-lain:

((أقيموا الصلاة))، و((كتب عليكم الصيام))

Untuk hukum taklifi yang kedua (instruksi untuk meninggalkan), contohnya: larangan membunuh, larangan makan bangkai, darah dan daging babi, dll..

((ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق))، و((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير …))

Sedangkan contoh hukum taklifi yang ketiga (bebas-pilihan): makan.

((يأيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبا …))

 

Hukum Wadh`i[5] adalah hukum yang membutuhkan perangkat hukum yang lain; baik sebagai pra-syarat (سبب), syarat (شرط), penghalang (مانع) dan lain-lain.

Contoh hukum wadh`i yang terjadi karena adanya pra-syarat (سبب), seperti:

1. ((فمن شهد منكم الشهر فليصمه))

“Barang siapa yang menyaksikan bulan dari kalian, maka berpuasalah” (QS Al-Baqarah [2]: 185). Jadi, pesan Allah (khithâb) wajibnya puasa dalam ayat ini bergantung kepada ru`yatu al-hilâl (melihat bulan).

2. ((أقم الصلاة لدلوك الشمس))

“Dirikanlah Shalat dari sesudah matahari tergelincir di tengah siang” (QS Al-Isrâ [17]: 78). Perintah wajibnya shalat di sini, bergantung kepada pergeseran matahari dari titik tengah di siang hari.

Adapun contoh hukum wadh`i yang berkenaan dengan syarat (شرط), seperti:

1. ((ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا))

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS Ali Imron [3]: 97). Kewajiban haji akan terjadi kepada seseorang apabila sudah mampu melaksanakannya, baik secara moril maupun material.

2. قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((ليس لقاتل ميراث))

“Sabda nabi Saw.: ‘Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya'”. Jadi, syarat sah menjadi ahli waris yang berhak menerima harta warisan adalah ahli waris yang tidak membunuh maurutsnya sendiri.

Ada tiga perbedaan dasar antara hukum taklifi dan hukum wadh`i secara umum, sebagai berikut:[6]

  1. dalam hukum taklifi, komposisi hukum yang berkenaan dengan orang mukallaf terdapat di dalamnya maksud mengikat dan memaksa; baik secara instruktif (untuk berbuat atau untuk menolak) maupun bebas-pilihan. Sedangkan hukum wadh`i hal itu tidak menjadi maksud dari produk hukum, karena yang menjadi perhatian dalam hukum wadh`i adalah keterkaitan atau ketergantungan sebuah hukum dengan hal lain (seperti, pra-syarat, syarat dan larangan).
  2. dalam hukum taklifi berkaitan erat dengan kemampuan orang mukallaf dalam melaksanakannya, perintah shalat menjadi wajib apabila mampu untuk dilakukan dan sebagainya. Sedangkan dalam hukum wadh`i, masalah kemampuan tersebut tidak menjadi persoalan, karena orang mukallaf kadang mampu melakukan hukum wadh`i, seperti wudhu` untuk shalat, tapi kadang juga di luar kemampuan, seperti hubungan kekerabatan dalam hukum waris dan lain sebagainya.
  3. hukum taklifi hanya berkenaan dengan orang mukallaf, karena selain mereka hukum ini tidak berlaku lagi. Tapi hukum wadh`i berlaku untuk semua manusia, baik mukallaf atau tidak, seperti anak kecil, orang gila dan lain-lain.

 

Bagian Ketiga; Macam-macam hukum dalam setiap bagian:

Masing-masing dari hukum taklifi dan hukum wadh`i mempunyai jenis-jenis hukum masing-masing. Untuk lebih jelasnya, penulis coba utarakan satu persatu sesuai komposisi dalam kitab “Ushul Al-fiqh Al-Islami”, sebagai berikut:[7]

 

Jenis-jenis hukum taklifi:[8]

Hukum taklifi dalam kajian ushul fiqh mempunyai lima jenis hukum yang berbeda. Kenapa demikian? Hal itu dikarenakan hukum taklifi ini berkenaan dengan perintah berbuat dan perintah untuk meninggalkan sesuatu, masing-masing dari perintah ini ada yang sifatnya “pasti/tidak-boleh tidak” ada juga yang sifatnya anjuran/tidak pasti. Terakhir (yang kelima) adalah hukum taklifi yang sifatnya bebas-pilihan atau “boleh-boleh saja”. Adapun kelima jenis hukum taklifi tersebut, secara detail penulis sebutkan sebagai berikut:[9]

  1. Îjâb (الإيجاب) = perintah yang bersifat pasti;
  2. Nadb (الندب) = perintah yang bersifat anjuran;
  3. Tahrîm (التحريم) = larangan yang bersifat pasti;
  4. Karâhah (الكراهة) = larangan yang bersifat tidak pasti;
  5. Ibâhah (الإباحة) = pesan tuhan yang bebas-pilihan.

Lalu apa perbedaan antara Îjâb, Wujûb dan Wâjib?

ÎJÂB adalah pesan/khithab tuhan secara tertentu; Wujûb adalah pengaruh dari pesan/khithab tuhan tadi, yakni sifat dari sebuah perbuatan orang mukallaf; dan Wâjib adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. Sementara hukum yang lain sama dengan perbedaan ini, yaitu antara Tahrîm, Hurmah dan Harâm. Begitu juga Makruh dan Mubah.

 

Hukum Wajib dan Pembagiannya:[10]

Wajib secara definitif telah kita ketahui, yaitu segala sesuatu yang diperintahkan Sang Syâri’ (Allah dan Rasul-Nya) dengan ketentuan yang “tidak boleh tidak”. Orang mukallaf yang melakukan perbuatan wajib akan mendapatkan pahala, tapi orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa.

Perintah (instruksi) tuhan yang menunjukkan kepada hukum wajib ini bisa dilihat dari beberapa bentuk (shighat), di antaranya:

  1. Fi`il Amar (kata kerja perintah), contoh:

((أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة))

  1. Masdar (kalimat verbal yang menunjukkan perintah), contoh:

((فإذا لقيتم اللذين كفلروا فضرب الرقاب))

  1. Fi`il Mudhari’ (kata kerja biasa yang didahului oleh huruf lam amar), contoh:

((لينفق ذو سعة من سعته))

  1. Huruf Jar (huruf jar yang menunjukkan pada kalimat perintah), contoh:

((كتب عليكم الصيام …))

  1. kalimat biasa tapi mengandung makna perintah (hampir sama dengan no. 4), contoh:

((ولله على الناس حج البيت …))

Hukum wajib ini mempubyai konsekuensi: harus dilaksanakan dan akan mendapatkan pahala, tapi orang yang tidak melaksanakan akan menjadi kafir (apabila kewajiban itu jelas-jelas dengan dalil yang pasti) dan mendapatkan siksa.

Di sini, terdapat perbedaan penggunaan terma wajib antara metodologi Hanafiyyah dan Assyafi`iyah atau pandangan jumhur ulama. Kalau wajib dalam pandangan jumhur sama (identik) dengan Fardhu (الفرض), akan tetapi menurut pandangan Hanafiyyah ada sedikit perbedan antara dua terma wajib dan fardhu tersebut. Perbedaannya menurut mereka, terletak pada dalil yang menjadi landasan keduannya; fardhu adalah perintah yang ditopang dengan dalil qath`i tanpa ada keraguan di dalamnya, seperti dengan Al-Quran atau Hadits Mutawatir, semisal rukun Islam yang lima. Sedangkan wajib adalah perintah tuhan yang didasarkan pada dalil Dzanni yang masih terdapat sedikit keraguan di dalamnya, seperti dengan hadits ahâd dan lainnya, semisal zakat fitrah, sholat witir dan shalat ied. Dari segi konsekuensi hukum juga terdapat perbedaan yang agak mencolok, karena orang yang mengingkari fardhu hukumnya kafir tapi tidak untuk wajib menurut Hanafiyah. Dari aspek hukum fiqih kadang juga terdapat perbedaan, contohnya hukum tidak membaca ayat Al-Quran dalam shalat dapat membatalkan shalat, karena berlandaskan pada Al-Quran:

((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)).

Namun tidak membaca Al-Fatihah dalam shalat tidak membatalkannya, karena hanya berlandaskan pada hadits ahâd, yaitu:

قول النبى صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)).

Akan tetapi, secara umum perbedaan ini tidak mengurangi keharusan pelaksanaan hukumnya, baik fardhu maupun wajib; kedua-duanya tetap harus dilaksanakan. Oleh karenanya, Dr. Wahbah lebih condong menguatkan pandangan jumhur.[11]

  

Macam-Macam Wajib:[12]

Ada empat macam wajib dengan aspek yang berbeda:

  1. dari aspek waktu pelaksanaannya;
  2. dari aspek ketentuan jumlah dan formatnya;
  3. dari aspek objek sasarannya;
  4. dari aspek kemestian dilaksanakannya.

 

Aspek Waktu Pelaksannaan:

Ditinjau dari aspek ini, wajib terbagi menjadi dua; wajib muthlak dan wajib muqayyad (muaqqat).

 

WAJIB MUTHLAK, adalah perintah tuhan yang harus dilakukan oleh orang mukallaf tanpa ada ketentuan waktu pekasanaannya. Contohnya, membayar kaffarat sumpah, maka apabila ada seseorang yang melanggar sumpah, dia wajib membayar kaffarat (baik langsung setelah melanggar atau ada jeda setelahnya).

 

WAJIB MUQAYYAD, adalah perbuatan wajib yang harus dilakukan sesuai ketentuan waktu. Contohnya, shalat fardhu yang lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dll. Pada wajib ini, orang mukallaf harus melaksanakan perintah pada waktu yang telah ditentukan, kalau tidak dia akan berdosa karena telah melanggar kewajiban kecuali dengan alasan syar`i.

Menurut Imam Hanafi, wajib muqayyad terbagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:[13]

  1. wajib muwassa’, yaitu di mana waktu yang ditersedia untuk melakukan kewajiban ini cukup luas; bukan hanya untuk melaksanakan kewajian tersebut tapi juga bisa untuk melaksanakan perbuatan lain masih dalam waktu yang sama. Contohnya seperti waktu shalat dzuhur, waktu yang tersedia cukup untuk melaksanakan shalat dzuhur dan lainnya.
  2. wajib mudhayyaq, yaitu apabila waktu yang tersedia hanya cukup lapang untuk melakukan kewajian tersebut. Contohnya puasa bulan Ramadhan, waktu yang tersedia hanya cukup untuk puasa kewajian ini.
  3. wajib dzu syibhain, yaitu waktu yang tersedia dapat dilakukan untuk kewajian tertentu, tapi juga dapat untuk melakukan kewajian lain dari sisi yang berbeda. Contohnya waktu haji, sebab ibadah haji hanya dapat dilakukan pada bulan haji, tapi ibadah haji tidak menghabiskan satu bulan penuh hanya melaksanakan ibadah ini, maka pada bulan yang sama masih bisa melakukan ibadah/kewajiaban lain.

Konsekuensi dari pembagian ini terjadi pada masalah niat dalam pelaksanaan masing-masing. Menurut Imam Hanafi, yang wajib dilaksanakan dengan niat khusus hanyalah wajib muwassa’, sebab waktunya cukup lapang untuk melakukan kewajiban apa saja, sehingga menentukan niat dalam pelaksanaan wajib ini secara khusus menjadi sebuah keniscayaan. Sedangkan untuk wajib mudhayyaq tidak diharuskan dengan niat, karena melaksanakan kewajiban pada saat itu sudah bisa dipahami untuk sebuah kewajiaban tertentu.  Sementara wajib dzu syibhain, cukup dengan meniatkan secara mutlak, karena kondisinya lebih mirip dengan wajib mudhayyaq, hanya saja tidak bisa berniat sunnah di sini.

Aka tetapi, menurut jumhur ulama, masalah wajibnya niat tidak ada perbedaan antara wajib muwassa’ dan wajib mudhayyaq atau wajib dzu syibhain. Karena masih dalam koridor kewajiban (fardhu) yang wajib dilaksanakan. Sebab, semuanya adalah amal ibadah kepada Allah Swt. Yang disandingkan dengan waktu. Landasan dasarnya dari hadits masyhur:

((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى)).

Menurut Imam Syafii, Maliki dan Hambali, wajib mudhayyaq hanya dibagi dua, yaitu: wajib muwassa’ dan wajib mudhayyaq. Perbedaan dari aspek konsekuensi hukumnya, terjadi pada wajib muwassa’, terutama masalah inti kewajiban hukum perbuatannya. Menurut jumhur ulama, inti kewajiban di sini terjadi pada awal yang mana saja selama masih ada, tapi menurut Imam Hanafi kewajiban ini terjadi pada akhir waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Imam Syafii (dan ulama yang sependapat), kewajiban tersebut terjadi di awal waktu yang sudah ditentukan. Bedanya, kalau orang mukallaf melakukan di awal waktu, maka menurut Imam Hanafi termasuk ta`jîl (mendahului kewajiban), sementara menurut jumhur itu termasul perbuatan paling utama (afdhal).[14]

 

Aspek Ketentuan Jumlah dan Formatnya:[15]

Dalam hal ini, wajib dibagi menjadi dua; wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Kewajiban ini berbanding lurus antara yang menjadi hak-hak Allah, seperti shalat, puasa dan haji atau yang berkenaan dengan hak-hak manusia, seperti hutang-piutang dll.

 

WAJIB MUHADDAD, yaitu kewajiban yang sudah ditentukan oleh Sang Syari’ secara rinci, baik jumlah, maupun formatnya. Contoh kewajiban ini, seperti shalat, zakat, hutang piutang dan harga barang-barang belian.

 

WAJIB GHAIRU MUHADDAD, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadar dan bentuknya secara langsung oleh Sang Syâri’. Contohnya, seperti infaq di jalan Allah, sedekah dll.

 

Aspek Objek Sasaran:

Kewajiban dalam Islam apabila dilihat dari objek yang menjadi sasarannya, maka terbagi menjadi dua macam; wajib Ain dan wajib kifayah.

 

WAJIB AIN, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing orang mukallaf secara individual. Oleh karena itu, kewajiban yang semacam ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.[16] Contoh dari wajib ain ini, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan menjauhi maksiat dan mungkarat.

 

WAJIB KIFAYAH, yaitu kewajiban yang pelaksanaannya tidak melihat kepada siapa pelakunya, tapi dilakukan oleh sekelompok orang mukallaf. Seperti belajar kimia, mendirikan rumah sakit, shalat jenazah dll. Perbedaan ulama dalam wajib kifayah ini terjadi dalam hal objek sasaran yang susungguhnya dari hukum ini; pendapat pertama menyatakan bahwa yang menjadi objek adalah setiap orang mukallaf, tapi pelaksanaannya cukup dengan sebagian saja dari orang-orang mukallaf tersebut. Pendapat ini diamini oleh ulama jumhur. Pendapat kedua, sebagian dari ulama ushul, mengatakan bahwa kewajiban kifayah ini objek khithâbnya adalah komunitas orang-orang mukallaf secara keseluruhan. Sementara pendapat lain, menyatakan bahwa khithâb ini ditujukan kepada sebagian dari komunitas orang mukallaf yang tidak ditentukan; yaitu siapa saja dari mereka yang merasa bahwa orang lain tidak akan melaksanakan kewajiban tersebut.

 

Aspek Kemestian Dilaksanakannya:[17]

Aspek kemestian dilaksanakannya sebuah kewajiban, menurut ulama ushul menjadikan perintah kewajiban tersebut terpecah menjadi dua macam; wajib mu`ayyan dan wajib mukhayyar.

 

WAJIB MU`AYYAN, yaitu kewajiban yang mesti dilaksanakan tanpa ada tawar menawar untuk melaksanakannya atau tidak. Contohnya, seperti kewajiban shalat, puasa atau mengembalikan harta ghasab (diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya) dan lain sebagainya; di mana orang mukallaf yang menjadi objek sasaran pelaksana khithâb ini tidak akan lepas dari tanggung jawab, kecuali setelah melaksanakan perintah.

 

WAJIB MUKHAYYAR, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada orang mukallaf terhimpun dalam beberapa pilihan. Seperti contoh kaffaratnya orang melanggar sumpah; apabila orang mukallaf melanggar sumpah, maka dia wajib bayar kaffarat antara tiga hal: memberi makan sepuluh orang miskin, memberi pakaian mereka atau memerdekakan hamba sahaya. Sehingga, orang mukallaf yang terkena kewajiban ini dapat terlepas dari tanggung jawab dengan melaksanakan salah satu dari ketiga bentuk kaffarat tadi.

Wajib mukhayyar ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam: pertama, kewajiban yang boleh melaksanakan semua pilihan yang ada, seperti kewajiban kaffarat sumpah di atas. Kedua, kewajiban yang tidak boleh melaksanakan semua pilihan; harus memilih satu di antara beberapa pilihan. Contoh dari kewajiban yang seperti ini adalah ketika pemimpin umat Islam mati, sementara orang-orang yang memenuhi kreteria pemimpin dalam Islam jumlahnya banyak, maka umat Islam wajib memilih satu di antara mereka saja wa bass.

 

Dua Masalah dalam Terma Wajib:[18]

  1. muqaddimat al-wajib;
  2. îjâb dan tahrîm menjadi satu.

 




©  judul ini saya persembahkan untuk Kajian Turats FOSIKBA periode 2006-2007 dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2006  di sekretariat, kali ini yang menjadi sentral kajian adalah Ushul Fiqh yang bersumber dari kitab: “Ushul Al-Fiqh Al-Islami” karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. Ulasan singkat ini saya ambil dari satu bab penting dalam kitab tersebut, yaitu, “Al-Hukmu”. Semoga bermanfaat. Amien.

©©  santri PP. Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan, tingkat akhir fakultas bahasa Arab Universitas Al-Azhar. Mohon doa dari semua, agar dilancarkan dalam semua hal, Ya Rabb.

[1]  Definisi ini merupakan pengertian istilah hukum menurut jumhur ulama ushul fiqh, seperti disebutkan dalam Al-Ihkâm, karya Imam Al-Âmidi, 1/49, Hasyiyah Al-Banani `ala Syarh Jam`I Al-Jawami`I, 1/40, Syarh `adhadu Al-Millah wa Al-Din limukhtashari Al-Muntaha wa hawâsyihi, 1/222, Al-Talwîh `ala Al-Taudhîh, 1/13, Ghâyat Al-Wushûl syarh Lubbu Al-Ushul, karya Al-Anshori, 6, Hasyiyah Al-Azmîrî, `ala Mir`ât Al-Ushûl, 1/31,35, Fawâtih Al-Rahmût syarh Muslim Al-Tsubût, 1/54, Al-Minhâj, karya Baidhawi dan Isnawi, 1/38, Irsyâdu Al-Fuhûl, 5.

[2]  Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Dar Al-Fikr, Juz I, [2004], Libanon, hal. 40.

[3]  Pembahasan hukum wadh`i secara detai akan disampaikan dalam bagian tersendiri, yaitu penjabaran dari pembagian hukum.

[4] Ibid, hal. 42.

[5]  Ibid, hal. 43.

[6]  Ibid, hal. 44.

[7]  Namun demikian, penulis minta maaf, karena makalah ini hanya berhenti dalam penjelasan hukum “Al-Wajib” secara detail, sementara “Al-Mandûb/Al-Sunnah”, “Al-Harâm”, “Al-Makrûh”, dan “Al-Mubah” tidak sempat penulis tuangkan dalam makalah singkat ini karena waktu yang tersedia bagi penulis sangat terbatas. Mohon dimaklumi.

[8] Ibid, hal. 44.

[9] Ibid, hal. 45.

[10] Ibid, hal. 46.

[11]  Perbedan ini lebih banyak hanya pada penekanan terma (istilah) yang digunakan. Karena secara substansial, baik Hanafiyyah maupun Jumhur sama. Makanya ada ungkapan:

((لا مشاحة فى الإصطلاح)) وقال الغزالى: ((ولا حجر فى الإصطلاحات بعد فهم المعانى))

[12]  Ibid, hal. 48.

[13]  Ibid, hal. 50.

[14] Permasalahan lain, salah satunya bagi orang musafir atau wanita haid pada awal waktu wajib muwassa’, menurut Imam Hanafi disempurnakan perjalanannya, tapi bagi Imam Syafii wajib diqadha’.

[15]  Ibid, hal. 60.

[16]  Secara umum kewajiban kepada orang mukallaf dibagi tiga, pertama kewajiban berkenaan dengan harta murni, maka di sini boleh diwakilkan. Kedua kewajiban berkenaan dengan badan murni, maka di sini tidak boleh diwakilkan. Ketiga, kewajiban yang boleh diwakilkan ketika udzur, yaitu kewajiban yang tidak harta murni dan tidak badan murni, seperti haji.

[17]  Ibid, hal. 65.

[18]  Dua masalah ini, sifatnya ikut terhadap terma wajib karena ada hubungan yang sangat erat di antara keduanya, tapi bisa dikatakan bukan permasalah wajib itu sendiri. Mengenai bagaimana hukum muqaddimah wajib dan perbedaan ulama dalam menentukan wajib-tidaknya, atau bolehkah dua bentuk îjâb dan tahrîm bersatu dalam sebuah perbuatan orang mukallaf? Bisa dibaca dalam kitab: “Ushul Al-Fiqh Al-Islami”, Dr. Wahbah Zuhaili, (Dar Al-Fikr, Lebanon [2004]), hlm. 67-76.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: